Wamenkeu: Generasi Saat Ini Masih Bayarin Utang Krisis 98

Wamenkeu: Generasi Saat Ini Masih Bayarin Utang Krisis 98

Jakarta, CNBC Indonesia – Pajak yang disetorkan oleh penduduk Indonesia digunakan oleh negeri untuk membiayai APBN dan pembalasan utang. Utang-utang yang diterbitkan pemerintah juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN.

Namun ternyata saat ini pajak tak hanya digunakan untuk pembayaran utang negara baru-baru ini, namun selalu membayarkan utang yang berasal daripada krisis dua dekade silam.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan generasi masa ini memiliki tanggungjawab untuk membayarkan hutang dari pendahulu saat genting ekonomi 1998.


“Generasi sekarang ini, teman-teman semua yang masih bekerja masih punya tanggung jawab membayar pinjaman yang dibuat oleh senior-senior kita saat krisis 1998. Ini belum selesai dan menjadi tanggung berat sejarah, ” kata Suahasil, di sebuah webinar, dikutip dari detikcom, Sabtu (19/8/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini  juga menyoroti nilai utang yang terjadi pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo  (Jokowi) langsung membengkak. Bahkan mengalahkan nilai taksiran total saat pemerintah presiden sebelumnya.

“Ini utang yang ugal-ugalan. Utangnya menggunung, Covid-nya terus meningkat. Jadi jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kala lipat. Utang tersebut 300% sebab anggaran total SBY [Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu sama dengan 20 kali lipat anggaran Nadiem Makarim [Mendikbud], ” kata tempat.

Dia mengungkapkan biji utang saat ini telah menyentuh Rp 5. 258, 57 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  sebelumnya mengatakan  Indonesia sebagai negara tumbuh tidak bisa hanya terus menyandarkan dari utang.

Indonesia sebagai negara berkembang, penting untuk melihat seluruh sumber pendapatan negara yang ada, oleh karena tersebut sumber daya yang berasal dibanding aktivitas ekonomi dalam negeri menjadi sangat penting.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan utang atau bahkan menghentikan dukungan sejak lembaga multilateral dan internasional. Sumber daya dari mobilisasi domestik menjelma penting di dalam proses pembangunan, ” ujar Sri Mulyani di dalam webinar Asian Development Bank (ADB), Kamis (17/9/2020).

Untuk diketahui, Berdasarkan data APBN Kita Agustus 2020, utang negeri pada posisi akhir Juli 2020 mencapai Rp 5. 434, 86 triliun atau mengalami peningkatan Rp 831, 24 triliun (18%) cuma dalam 1 tahun.

Utang tersebut 84, 57% adalah penerbitan surat berharga negara ataupun disingkat SBN sebesar Rp 4. 596, 26 triliun. Sementara ada pinjaman yakni dalam dan sungguh negeri Rp 838, 6 triliun atau sekitar 15, 43% sejak total utang.

Berlaku kenaikan Debt to GDP Ratio atau rasio utang terhadap PDB dari 29, 51% di Juli 2019 menjadi 33, 63% di Juli 2020.

Dengan nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan kurun yang sama tahun lalu.

[Gambas: Video CNBC]
(tas/tas)

Author Image
Carl Wood