Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat ekonomi menilai pemerintah hendaknya tidak mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk peningkatan penyaluran kredit di tengah pandemi Covid-19. Sebab menurutnya, fokus saat ini bukan cuma penyaluran kredit, namun juga kualitas kredit.

Bila tidak ingat-ingat maka ada risiko peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) yang mampu membahayakan industri perbankan.

“Justru mendapatkan bahaya pertama dengan adanya eksposur kredit, efek, apabila meningkatkan kredit di sedang wabah Covid-19, ” ujar Eksekutif Riset CORE, Piter A Redjalam  dalam Webinar Nasional, “Peran Penting OJK dalam Menjaga Sistem Keuangan di Tengah Gejolak Perekonomian Akibat Pandemi COVID-19” seperti dikutip Minggu (26/7/2020).

Piter  pula menilai OJK  telah melakukan modus yang tepat dalam rangka mengikhtiarkan dampak dari pandemi Covid-19. Semenjak awal, OJK merespon dengan segera dengan cara pelonggaran restrukturisasi nilai.

“OJK paham risiko ke depan, secara terbatasnya aktivitasnya ekonomi, tekanan likuiditas, riil, risiko terbesar adalah lonjakan kredit macet, ” ujarnya.

Hal ini menurutnya bahasa dengan kondisi saat ini, di mana dunia usaha umumnya mengurangi pengeluaran arus kas perusahaan. Negeri usaha ini menurutnya mengambil langkah-langkah seperti mengurangi biaya operasional, utamanya pemotongan gaji atau merumahkan personel.

“Banyak dunia perlu korporasi yang benar-benar kehilangan perolehan. Di sisi lain mereka kudu membayar pengeluaran. Operasional, gas, sewa ruangan, biaya gaji pegawai & terakhir adalah cicil utang pokok kayu dan bunga, ” tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)