Sensibilitas Membaca Situasi Kunci Pengendalian

Jakarta, CNBC  Indonesia – Pemerintah telah membatalkan untuk melakukan pengetatan acara masyarakat sebagai upaya pengoperasian kasus COVID-19 yang trennya terus mengalami peningkatan pasca libur Idul Fitri. Siasat ini tertuang dalam Titah Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2021.

Pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko level kabupaten/kota. Koordinator Tim Ahli dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku  Adisasmito mengungkapkan zonasi  kabupaten/kota bersifat dinamis sehingga menjadi sebuah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memantau secara berkala pergerakan (tren) zonasi tersebut.

“Pemerintah Kawasan harus lebih peka di membaca data tren  zonasi di wilayahnya. Jika lebih dari seminggu zonasi sedang tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM  Mikro harus dievaluasi, ” nyata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Pengerjaan Covid-19 Wiku Adisasmito di siaran  persnya, Selasa, 22 Juni 2021. Lebih sendat, upaya ini diharapkan juga dapat melatih kemampuan wilayah untuk menjalankan upaya gas-rem yang baik berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kedudukan kasus COVID-19.


Tak hanya itu, pemerintah pula terus memotivasi optimalisasi PPKM Mikro dan fungsi posko. Pada prinsipnya, ketika sepadan kabupaten/kota diinstruksikan oleh negeri provinsi untuk menjalankan PPKM Kabupaten/Kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang ada di bawahnya menjalankan PPKM Mikro.

Bagus PPKM Kab/Kota maupun PPKM Mikro sama-sama merupakan cara pengendalian. “Hal yang memisahkan adalah PPKM Kab/Kota bertujuan untuk memonitor sektor-sektor tinggi seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor lainnya, termasuk memonitor implementasi PPKM Mikro. Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik untuk mengawasi kegiatan di asosiasi yang umumnya sulit untuk dikendalikan, ” papar Wiku.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Gajah Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Gajah PANRB. Melalui ini, negeri memutuskan tiga perubahan ketetapan hari libur nasional, yaitu Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1 hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, beserta peniadaan Cuti Bersama Keadaan Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Satgas menekankan, ketetapan tersebut bukan untuk melanggar benar pekerja, namun semata-mata sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang. “Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya buat mencegah terjadinya lonjakan kejadian pasca libur panjang” jelas Wiku.

Melengkapi seluruh upaya pengendalian itu, pemerintah juga terus mencari jalan memasifkan vaksinasi. Pemenuhan kebutuhan vaksinasi terus dilakukan, terbaru ialah pada 20 Juni 2021, Indonesia kembali menyambut kedatangan vaksin bulk (bahan baku) dari Sinovac dengan menjadi kedatangan ke-17 COVID-19, sebanyak 10 juta jumlah.

“Saya sudah memperoleh vaksin lengkap sebanyak dua kali dan masa ini dinyatakan positif COVID-19. Hal ini memperlihatkan bahwa penularan masih ada serta vaksin tidak sepenuhnya menyembunyikan dari penularan, kekebalan individu tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas (herd immunity), ” papar Resi.

Kedatangan vaksin ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity sehingga diharapkan kelompok dapat ikut serta pada program vaksinasi dan pula tetap disiplin mematuhi adat kesehatan sehingga dapat meminimalisasi penularan yang dapat terjadi.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)

Author Image
Carl Wood