Sapa Ngutang Rp 75, 3 T ke Negara dan Belum Tukar?

Sapa Ngutang Rp 75, 3 T ke Negara dan Belum Tukar?

Jakarta, CNBC Nusantara – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengatakan negeri memiliki piutang Rp 75, 3 triliun yang belum ditagih serta dieksekusi.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Kementerian Keuangan, Lukman Efendi menjelaskan, total piutang sebesar Rp 75, 3 triliun tersebut adalah total piutang macet negara dengan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Piutang negeri Rp 75, 3 triliun itu berasal dari 59. 514 susunan kasus piutang negara (BKPN). Sayangnya, DJKN pesimis seluruh piutang mampu terselesaikan atau dibayar oleh debitur seluruhnya. Sehingga pemerintah hanya menargetkan bisa menagih piutang negara mencapai Rp 2, 26 triliun.


“Karena utang tersebut semenjak dahulu kala, tidak seluruhnya mampu diketahui atau ditelusuri. Apakah tersedia dokumen dan besarannya, apakah debiturnya masih hidup, dan apa selalu barang jaminannya, ” jelas Lukman, seperti dikutip (5/12/2020).

Oleh karena itu, dalam mengabulkan transformasi atau perbaikan tata kelola piutang negara, DJKN memutuskan untuk memberikan piutang-piutang yang dilakukan sebab Kementerian/Lembaga, Badan Umum Negara (BUN) atau Pemerintah Daerah untuk mampu menyelesaikan piutang sendiri.

Pemberian kemenangan pengurusan piutang pada K/L tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 163/PMK. 06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negeri (BUN) dan Pengurusan Sederhana sebab Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Kini, K/L ada kewenangan untuk mengelola piutang negara yang besarannya di bawah Rp 8 juta, tidak memiliki bahan jaminan, tidak ada dokumen dengan membuktikan adanya dan besarnya tagihan, serta piutang yang sengketa dalam Pengadilan Negeri, dan piutang yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.

[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy)

Author Image
Carl Wood