Ratusan Industri Dapat Diskon PPh Badan 30% dari Sri Mulyani

Ratusan Industri Dapat Diskon PPh Badan 30% dari Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia –   Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 badan  sejumlah 30% dari angsuran yang seharusnya terhutang kepada 846 industri.

Melalui siaran resminya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mengucapkan pemberian insentif pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bagian industri dan perusahaan KITE atau kawasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

“Insentif ini sahih untuk para wajib pajak yang bergerak di salah satu sebab 846 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di daerah berikat, ” seperti dikutip CNBC Indonesia dalam siaran resminya, Jumat (1/5/2020).



Beberapa industri yang dapat insentif diskon PPh Perkara 25 ini diantaranya industri patra goreng kelapa sawit, industri minuman ringan, industri barang jadi kain untuk keperluan rumah tangga, industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, dan sebagainya.

Pengurangan bilangan angsuran PPh Pasal 25 resmi sejak masa pajak pemberitahuan kontraksi disampaikan hingga masa pajak September 2020.

Adapun bilangan angsuran PPh Pasal 25 dikerjakan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan tertulis kepada Kantor Pelayanan Retribusi (KPP) tempat wajib pajak (WP) terdaftar, menggunakan format yang telah ditetapkan.

Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25, disampaikan paling lambat pada 20 Juli 2020, untuk masa retribusi April-Juni 2020. Dan paling lemah, pada 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli-September 2020.

Besarnya angsuran PPh Urusan 25 dalam tahun pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk pada setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.

Angsuran itu juga mampu berasal dari perhitungan sesuai Sistem Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk pasar uang, wajib pajak lainnya yang bersandarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak karakter pribadi pengusaha tertentu.

(hoi/hoi)

Author Image
Carl Wood