PGN dan Pertamina Teken Perjanjian Harga Gas Hulu US$ 4

PGN dan Pertamina Teken Perjanjian Harga Gas Hulu US$ 4

Jakarta, CNBC  Indonesia – Sebagai upaya PGN di dalam menjalankan penerapan perpres 40 tarikh 2016, permen ESDM 8 tahun 2020, dan kepmen ESDM No 89. K/2020, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Surat Perjanjian dengan Pertamina EP dalam Implementasi Atas Penyesuaian Harga Gas Bumi untuk Keperluan Proyek Sumatera Selatan – Jawa Barat serta Keperluan Pelanggan PGN Medan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Menguntungkan PGN, Fariz Aziz dan President Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Kepala SKK MIgas, Dwi Sudjipto, dan Direktur Utama PGN, Suko Hartono, Selasa, menggunakan mekanisme penandatanganan virtual (20/05/2020).

Fariz mengungkapkan kerja sama ini dalam rangka untuk menanggung dan menindaklanjuti implementasi Permen ESDM 08/2020 dan Kepmen ESDM 89K/2020. Menteri ESDM menerbitkan Permen 08/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pemakai dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Gas Industri serta Kepmen 89K/2020 tentang Pengguna serta Harga Gas Bumi Tertentu pada Bidang Industri. Oleh karena tersebut, PGN dan Pertamina EP membenarkan untuk membuat dan pelaksanaan Surat Perjanjian ini sebagai perubahan PJBG.



Dengan demikian, PGN dan Pertamina EP sepakat untuk mengganti harga gas pada PJBG sebati Kepmen 89K/2020 menjadi US$ 4/ MMBTU dari harga awal US$ 5, 33/ MMBTU, dengan volume 90 BBTUD. Surat Perjanjian ini berlaku efektif dalam jangka masa 13 April 2020 sampai secara 31 Desember 2024. Selain itu untuk PGN Medan dengan bagian 7 BBTUD dan harga US$ 4/MMBTU.

Harga penyesuaian sebagaimana yang telah disebutkan, asi sampai dengan berakhirnya jangka periode penyesuaian Harga Gas Bumi pada Kepmen 89K/2020. Setelah itu, harga gas bumi yang berlaku adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam PJBG.

“Jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi bisa diperjanjang, apabila ada keputusan lebih tinggi dari Menteri ESDM dan Pemerintah, ” tambah Fariz.

Ditambahkan bahwa diterbitkannya Permen No 08 tahun 2020 dan Kepmen 89. K tahun 2020 pada pertengahan April 2020 yang lengah satunya menetapkan volume gas bumi, maka disepakati besaran volume sejumlah 90 BBTUD sampai tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan & Jawa Barat serta volume tujuh BBTUD untuk wilayah Medan dengan harga gas hulu sebesar USD 4 per MMBTU oleh ke-2 belah pihak.

“Kami berharap, melalui penandatanganan surat perjanjian ini dapat menjadi jalan nyata dalam mewujudkan target pemerintah untuk mendorong kemajuan industri beserta penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat, agar bisa berefek meyakinkan pada pertumbuhan ekonomi nasional & dampak multiplier effectnya bagi kesejahteraan masyarakat, ” ujar Direktur Sempurna PGN, Suko Hartono saat menyaksikan penandatanganan tersebut.

Secara bertahap penyesuaian harga gas dalam hilir akan dilaksanakan sejalan secara semangat bahwa gas bumi diharapkan dapat mendorong dan menjadi aktivis pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tingkatan waktu, akan disesuaikan dengan tahapan penyelesaian amandemen kontrak di hulu antara PGN dgn produsen. Yang mana bilamana bersamaan akan dilakukan juga pembahasan amandemen PJBG dengan konsumen dan badan pengatur hilir migas untuk penentuan tarif toll fee.

Saat ini rekan niaga gas bumi di Jawa Bagian Barat adalah pasar terbesar dan dilayani oleh integrasi infrastruktur sub holding gas. SSJW sendiri dibangun untuk mendukung kegiatan cara niaga PGN di Jawa Periode Barat dan Sumatera Bagian Selatan dengan mengoptimalkan penyaluran gas lantaran PEP Pagardewa, COPI Grissik, dan FSRU Lampung. Pipa SSJW satu, SSJW 2, Transmisi Jawa Barat Pertagas dan FSRU Lampung zaman ini dioperasikan secara terintergasi buat mendukung kehandalan penyaluran gas ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

“Langkah awal ini diharapkan menjadi milestone penting bagi posisi Sub Holding Gas beserta segenap stakeholder dan juga komitmen PGN dalam menyediakan pasokan gas dunia yang handal dengan harga yang kompetitif. Sehingga hal ini mampu menjadi modal bagi industri untuk meningkatkan daya saing industri. Tak hanya bagi wilayah Jawa Barat dan Medan namun juga bagi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah, ” tutup Suko. (dob/dob)

Author Image
Carl Wood