Omnibus Law Disahkan, 2 Juta Buruh Tetap Mogok Nasional Besok

Omnibus Law Disahkan, 2 Juta Buruh Tetap Mogok Nasional Besok

Jakarta, CNBC  Indonesia – Kalangan buruh Indonesia yang tergabung di dalam 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi konsorsium buruh lainnya siap bergabung di dalam unjuk rasa serempak secara nasional pada  Selasa-Kamis, 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional.

Keputusan ini ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI), Said Iqbal. Dia membaca,   mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, pokok hukum mogok nasional yang hendak kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tarikh 2005 tentang Pengesahan Kovenan Universal tentang Hak-Hak Sipil dan Kebijakan, ” ujar Said Iqbal, di dalam keterangan resmi.


Lebih lanjut dia menjelaskan, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh (sebelumnya direncanakan sebelumnya adalah 5 juta buruh).

Sebanyak 2 juta buruh yang mengikuti nasional itu meliputi sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, kuda, otomotif dan komponen, hingga elektronik dan komponen.

Zona lainnya yakni industri besi serta baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, pabrik semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang bakal ikut mogok nasional antara asing Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Umum, Serang, dan  Cilegon.

Berikutnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Foto: Liga Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR MENODAI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR MENODAI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Lalu, berikutnya adalah Aceh, Medan, Solok, Medan, Deli Serdang, Padahal Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Terkatung-katung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, mogok nasional serupa akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

“Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Terkatung-katung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Daksina, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat, ” ujarnya.

Dalam aksi mogok nasional belakang, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kurun lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan jatuh, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau pekerja kontrak seumur hidup.

Selain itu buruh juga mendesak tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah berasaskan cuti tidak boleh hilang, pekerja kontrak dan outsourcing harus mendapat gadai kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, & TKA  (tenaga kerja asing) kudu tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003, ” tegasnya.

Aksi lumpuh nasional ini tetap diputuskan berlangsung di tengah proses legislasi di DPR yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Membuat Kerja pada Senin ini (5/10/2020).

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)

Author Image
Carl Wood