Negeri akan Tindak Penunggang Demo Menegah Omnibus Law

Negeri akan Tindak Penunggang Demo Menegah Omnibus Law

Jakarta, CNBC Indonesia berantakan Pemerintah menyampaikan sikap resmi terpaut kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020 yang lalu.

Pernyataan sikap yang menyimpan tujuh poin itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Adat dan Keamanan Mahfud MD pada keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/10/2020) malam.


”Mencermati kemajuan yang terjadi di lapangan terkait penyampaian aspirasi tentang UU Menjadikan Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah, maka demi kesopanan dan keamanan di tengah klub pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut, ”

Dari tujuh poin itu, poin ketujuh membuktikan pemerintah akan melakukan proses asas terhadap semua pelaku dan bintang film yang menunggangi atas aksi-aksi perusuh yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

Khusus untuk poin ketujuh, Mahfud memberikan penekanan dengan mengulang poin tersebut.


”Saya ulang, sekali sedang pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang telah berbentuk tindakan kriminal, ” katanya.


Mahfud lantas menekankan UU Cipta Kegiatan dibuat untuk merespons keluhan umum kalau pemerintah lamban dalam menggarap proses perizinan berusaha, aturan dengan tumpang tindih, dan lain sebagainya. Ia pun memastikan RUU Menjadikan Kerja sebelum disahkan menjadi UU sudah dibahas berulang kali dengan berbagai elemen masyarakat, terutama buruh.

“Dan sudah diakomodasi meskipun tidak 100% ditemukan jalan tengah sehingga tidak ada satu pemerintah pun yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat UU sengaja untuk itu, ” ujar Mahfud.

Ia pun menyoroti begitu banyak hoax yang berbeda terpaut UU Cipta Kerja. Misalnya disebutkan tidak ada pesangon untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu nggak benar, pesangon ada. Katanya nggak ada cuti haid, di sini ada UU ini. Dibilang mempermudah PHK itu nggak benar juga, justru PHK harus dibayar jika belum putus di pengadilan. Dalam UU ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang nggak ada, hoax yang banyak, ” kata pendahuluan Mahfud.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)

Author Image
Carl Wood