Konsep Besar Sri Mulyani Tangani Emisi Karbon di Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kalau fenomena perubahan iklim sewarna dengan pandemi Covid-19. Seharusnya seluruh dunia juga bisa menempatkannya pada satu fokus yang sama.

Persoalan menghadapi polusi udara dan karbon dioksida (CO2) saat ini, kata Sri Mulyani adalah kegagalan di hampir terjadi di semesta dunia, karena tidak menyerahkan harga pada polusi serupa karbon.

“Jadi harus ada metodologi dengan diubah. Kita harus mengatasi kegagalan di pasar tersebut. Itu mengapa mengatasi perkara karbon secara global ini penting, ” jelas Sri Mulyani dalam sebuah webinar.


“Saat kita bicara tentang karbon di market, tiap negara memiliki harga karbon dengan berbeda-beda, ini tidak merembes akal. Jadi harus ada satu area dimana kita harus membahas dan menyalahi karbon di market serta menetapkan harganya, ” kata Sri Mulyani melanjutkan.

Bertambah lanjut Sri Mulyani membaca bahwa, harga karbon yang ditetapkan dari beberapa negara masih rendah. Karena seharusnya harga karbon dinilai sebesar US$ 40 hingga US$ 120.

“Harga karbon oleh panel (G20) harusnya 40 dolar. Akan tetapi sekarang 2 dolar, 3 dolar, dan jika refleksikan untuk cegah katastropik, jadi harga karbon harus setinggi 120 dolar dan ini masih terus kita diskusikan, ” ujarnya.

Oleh karena itu, sebutan Sri Mulyani Indonesia jadi negara berkembang sudah mulai harus memikirkan misi pengurangan karbon ini.

Di tanah air tunggal, kata Sri Mulyani pihaknya harus menentukan terlebih dahulu targetnya, dan mulai mengidentifikasi mana karbon yang bermula dari kehutanan, energi, agrikultur, pertanian, atau semua hal-hal yang berkontribusi pada tingkat polusi.

“Kita harus perkuat ekosistem untuk pasar karbon dan Indonesia menginisiasi pasar karbon, merancang mekanisme pasar dan menghadirkan harga-harga dan juga pajak karbon. Semua adalah perencanaan yang mulai disosialisasikan, ” jelas Sri Mulyani.

Indonesia berkomitmen buat mengurangi emisi gas vila kaca sebanyak 26% di dalam tahun ini dan 29% pada tahun 2030. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan ini, maka regulasi buat pungutan atas emisi karbon diperlukan.

Buat diketahui, melalui perubahan kelima Undang-Undang No. 6 Tarikh 1983 tentang Ketentuan Ijmal dan Kode etik Perpajakan (RUU KUP), pemerintah akan mengenakan tarif pajak karbon, dengan ditetapkan minimal Rp 75 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) ataupun satuan yang setara.

[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)

Author Image
Carl Wood