Diwarnai Gebrak Meja, Ini Hasil Rapat DPR dengan Bos MIND ID

Diwarnai Gebrak Meja, Ini Hasil Rapat DPR dengan Bos MIND ID

Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Holding Pabrik Pertambangan (HIP) Badan Usaha Hak Negara (BUMN), yakni MIND ID, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020), telah berakhir.

Rapat antara Komisi VII DPR RI dengan MIND ID yang menaungi lima perusahaan industri tangan di Indonesia, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Timah Tbk, menghasilkan enam poin kesimpulan yang disepakati bersama. Kesimpulan itu dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin.

Pertama, Komite VII DPR RI mendesak Dirut PT Inalum (Persero) untuk menganjurkan penjelasan detail terkait proyeksi penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia dalam jangka waktu lima tarikh ke depan.

Kedua, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Inalum (Persero) buat memberikan penjelasan detail terkait rencana utang yang digunakan untuk akusisi saham PT Freeport Indonesia dan PT Vale Tbk serta refinancing untuk angsuran utang PT Inalum (Persero) dan anak usaha yang akan jatuh tempo tahun 2021 dan 2023, termasuk kewajiban pembelian saham PT Vale Indonesia Tbk ke depannya.

Ketiga, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Inalum (Persero) untuk membuat langkah-langkah terobosan di tengah di tengah nilai komoditas tambang dan permintaan yang menurun saat ini agar andil PNBP dan Pajak tidak meluncur jauh dari tahun 2018.

Keempat, Komisi VII DPR RI pembentukan panitia kerja (Panja) terkait beberapa proyek strategis di sektor pertambangan di bawah MIND ID.

Kelima, Premi VII DPR RI akan merancang Focus Group Discussion dengan Dirut PT Inalum (Persero) terkait secara progress dan skema pembiayaan pendirian smelter PT Freeport Indonesia.

Dan terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Inalum (Persero) untuk menyampaikan sahutan tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 3 Juli 2020.

Di penutupan rapat, Orias mengucapkan dapat kasih atas kerja sama Persen VII DPR RI dan akan ditindaklanjuti.

“Terima berkelakar untuk kerja sama yang tertib kami juga akan menindaklanjuti kata sepakat yang disepakati bersama, ” logat Orias.


Saksikan video terkait di bawah ini:

(miq/miq)

Author Image
Carl Wood