Digugat Bulan Lalu, Apa Kabar Gugatan UU Minerba di MK?

Digugat Bulan Lalu, Apa Kabar Gugatan UU Minerba di MK?

Jakarta, CNBC Indonesia –  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral serta Batubara (UU Minerba) yang pertama saja disahkan pada Mei 2020 sudah digugat oleh sejumlah pihak pada pertengahan Juli lalu ke Mahkamah Konstisusi (MK). Sudah sebulan sejak dokumen gugatan dimasukkan, telah sampai mana ya prosesnya saat ini?

Ahmad Redi, satu diantara tim pengacara penggugat, mengatakan masa ini pihaknya sedang menunggu panggilan sidang kedua.

Dia menyebutkan bahwa sidang pertama telah digelar pada 23 Juli berantakan berupa pemeriksaaan pendahuluan. Dalam konvensi pemeriksaan pendahuluan ini majelis melaksanakan pengecekan pada berkas-berkas pemohon, buat selanjutnya dilakukan perbaikan.

“Kami diberi waktu 14 hari sejak 23 Juli sidang pertama. (Berkas-berkas) sudah kami perbaiki, berarakan kami sudah memasukkan (berkas) kembali pada 5 Agustus. Kami sekarang menunggu panggilan sidang kedua, ” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Kamis, (13/08/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa MK meminta agar pemohon memperkuat legal standing, seperti posisi pemohon dalam gugatan ini, apakah mewakili lembaga atau perorangan.

Setelah perubahan berkas dimasukkan pada 5 Agustus, kemungkinan pihaknya akan menunggu 7-14 hari untuk masuk ke sesi kedua ini. Pada sidang ke-2 pihak MK akan mengonfirmasi pemeriksaan berkas tersebut. Setelah sidang kedua, baru akan digelar dengan pengikut sidang lengkap, yakni dari bagian pemohon, DPR, dan pemerintah.

“Kami harap tidak lama-lama, jadi sidang dengan formasi penuh dengan DPR dan pemerintah bisa dilaksanakan, ” ungkapnya.

Lebih anjut, Redi bilang MK meminta untuk memperjelas status beberapa pemohon dalam gugatan ini, apakah mewakili lembaga atau perorangan.

Seperti diketahui, salah satu pihak pemohon ada yang bersumber dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sehingga MK meminta kejelasan dari pemohon ini apakah menggantikan lembaga DPD atau perorangan. Pasalnya, tidak bisa sembarang disebut mewakili DPD secara kelembagaan. Untuk mampu disebut mewakili DPD, pemohon gugatan harus berasal dari pihak kepala dan wakilnya.

“Kalau mewakili DPD kan harusnya ketua dan wakil ketua DPD MENODAI. Mereka kan hanya ketua alat kelengkapan saja, ketua perencanaan UNDANG-UNDANG DPD, nah MK meminta diperjelas legal standing-nya (kekuatan hukumnya). Apakah mereka ini betul mewakili DPD RI? Ya sudah, kami perbaiki, ” kata Redi.

Selain dari DPD, ada pula pemohon yang juga merupakan penguasa publik, tepatnya Gubernur Bangka Belitung. Dia mengatakan, pemohon dari bagian Gubernur Bangka Belitung akhirnya juga mewakili perorangan. Pasalnya, untuk menggantikan pemerintah provinsi harus ada pengesahan dari pihak DPRD.

“Iya (gubernur) mewakili perorangan, ” ujar Redi.

Ia mengatakan, pihaknya sudah memperbaiki dokumen yang diminta MK tersebut dan telah dimasukkan ke MK pada 5 Agustus lulus. Kini pihaknya tengah menunggu seruan sidang kedua yang kemungkinan bakal berlangsung 7-14 hari setelah pihaknya memasukkan perbaikan dokumen itu.

Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang turut hadir di MK mengatakan uji formil ini perlu karena pihaknya sebagai pemerintah daerah merasa tidak pernah diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan Undang-Undang ini. Pun begitu dengan DPD.

“Intinya kami dari pemerintah daerah mengajukan uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini menetapkan urusan sumber daya alam tersebut sangat-sangat sensitif, ” ungkapnya saat ditemui di Gedung MK, Jumat, (10/7/2020).

Menurutnya ada satu pasal yang membuat kreativitas pemerintah daerah akan sangat tertahan. Saat ini Bangka Belitung cukup bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Lebih lanjut ia mengatakan jika sudah melakukan perubahan transformasi buat daerah sendiri kaitannya dengan tata ruang juga harus dilakukan transisi.

“Saya ambil contoh pasal 35 mengenai tata bagian, tata ruang itu kata-katanya negeri daerah menjamin tidak merubah tata ruangnya untuk pertambangan. Waktu kita mengesahkan Perda RZWP-3-K tata ruang laut karena di laut biar ada pertambangan sehingga konflik dengan masyarakat nelayan konflik dengan kelompok pesisir sangat tinggi menyusun Perda itu pun butuh waktu 4 tahun, terlebih lagi ketika saya mempunyai visi dan misi mentransformasikan mining ke tourism, ” jelasnya.

Seperti diketahui, pada 10 Juli sejumlah pihak mengajukan pengujian UU Nomor 3 Tarikh 2020 ke MK. Adapun pihak-pihak yang menjadi penggugat UU Minerba tersebut antara lain:

1. Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung
2. Alirman Sori, Ketua PPUU DPD MENODAI
3. Tamsil Linrung, bagian DPD RI
4. Hamdan Zoelva, Perkumpulan Serikat Islam
5. Marwan Batubara, Indonesia Resources Studies (IRESS)
6. Budi Santoso, IMW
7. Ilham Rifki Nurfajar, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Mahasiswa Pertambangan
8. M. Andrean Saefudin, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.



[Gambas:Video CNBC]
(Wilda Asmarini/miq)

Author Image
Carl Wood