16, 5 Juta Orang Nganggur, Negeri Ngebet Ciptaker Disahkan

16, 5 Juta Orang Nganggur, Negeri Ngebet Ciptaker Disahkan

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR bisa dilakukan dalam Oktober 2020.  

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengutarakan, semakin cepat RUU Omnibus  Law Ciptaker disahkan dan diimplementasikan, maka Indonesia bisa meraup keuntungan sebab sektor investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.

Pasalnya, dari catatan BKPM zaman ini, jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 16, 5 juta orang. Oleh karena itu, investasi harus dengan cepat masuk supaya lapangan pekerjaan terbuka lebar.


Jumlah itu berdasarkan hitungan Bahlil, terdiri dari 7 juta pengangguran yang sudah ada, ditambah 2, 5 juta tambahan angkatan kerja per tahun, serta target PHK yang saat ini mencapai angka 7 juta.

“Sekarang jumlah pengangguran tambah hari tambah naik. Kita punya pengangguran sekarang 7 juta existing, angkatan kerja 2, 5 juta, dan sekarang korban PHK ada 7 juta. Jadi saat ini ada 16. 500. 000, ” ujar Bahlil dalam diskusi virtual, Selasa (8/9/2020).

Masuknya investasi yang berasal dari pada negeri maupun luar negeri, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 16, 5 juta tenaga kegiatan. Sebab jumlah tenaga kerja dengan besar tidak mungkin ditampung menggunakan rekrutmen pegawai negeri sipil atau tentara.

Bahlil meminta dukungan oleh berbagai pihak, biar RUU Omnibus Law Ciptaker bisa segera disahkan, maksimal paling payah bisa disahkan di masa wasit DPR di tahun 2020 ini.

“Dalam skenario awak, paling lambat bulan Oktober. Kalau bisa di awal Oktober bertambah baik, karena bagi BKPM peraturan ini penting untuk disahkan, agar BKPM bisa melanjutkan langkah-langkah kemudian, ” tuturnya.

Bahlil optimistis RUU Omnibus Law Ciptaker bisa disahkan pada Oktober karena Bahlil mengklaim kalau pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja secara demokrasi sudah mengambil jalan tengah buat setiap persoalan yang mereka khawatirkan.

Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Ciptaker telah ditentang oleh serikat pekerja, karena dinilai akan menghantui keberlanjutan hidup pekerja di masa depan.

Misalnya saja, menurut Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut Omnibus Law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja bakal memberikan kawasan bagi pengusaha mengontrak seorang praktisi atau buruh tanpa batas zaman.

Di dalam RUU Cipta Kerja ini bakal menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di antaranya berisi ketentuan PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tarikh.

“Insya Allah bercak temu sudah ada. Jadi aku punya keyakinan tidak semuanya hendak setuju 100%. Tapi kalau 70% sampai 80% setuju, mencerminkan demokrasi. Kalau kita mengharap 100% gres jalan, ya mohon maaf harus jadi perenungan kita. Solusi berkepanjangan tengah itu mengakomodir bagi pekerja, pengusaha dan negara, ” jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)

Author Image
Carl Wood